BOLMONG, KabarBMR.News- Upaya memperkuat basis ideologi dan militansi kader partai terus dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga ke tingkat akar rumput.
Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dari Fraksi PKB, Arman Mamonto, menggelar Sekolah Kader Perubahan di Pantai Mariri Baru, Kecamatan Poigar, Sabtu (30/12/2025).
Kegiatan yang diinisiasi bersama Lembaga Kader Kabupaten (LKK) DPC PKB ini diikuti oleh sekitar 100 peserta dari berbagai wilayah di Poigar. Sekolah kader tersebut dirancang sebagai wadah pembentukan kader tangguh yang memiliki kesadaran ideologis, integritas politik, serta keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Dalam pemaparannya, Arman Mamonto menyoroti persoalan mendasar demokrasi Indonesia yang menurutnya masih dibelenggu praktik politik transaksional.
Ia menilai mahalnya biaya politik kerap melahirkan pemimpin yang lebih fokus pada pengembalian modal ketimbang pengabdian kepada rakyat.
“Demokrasi kita masih sangat transaksional. Biaya politik yang mahal membuat banyak kepala daerah dan wakil rakyat terjebak pada orientasi mengembalikan modal. Akibatnya, amanah untuk menyejahterakan rakyat sering kali terabaikan,” tegas Arman.
Ia menegaskan, Sekolah Kader Perubahan menjadi instrumen strategis untuk membangun kesadaran politik yang sehat, terutama dalam mencetak kader bermental pejuang yang mengedepankan kemaslahatan umat, khususnya kelompok lemah dan masyarakat miskin.
Arman juga menjelaskan terdapat tiga misi utama dalam pelaksanaan Sekolah Kader Perubahan tersebut. Pertama, penguatan ideologi, Keduabpembentukan loyalitas dan militansi kader, Ketigabpembekalan strategi politik.
Lebih lanjut, Politisi PKB itu juga menekankan pentingnya loyalitas tunggal kepada pimpinan pusat sebagai fondasi kekuatan partai.
“Saya berharap peserta Sekolah Kader Perubahan ini menjadi kader yang benar-benar militan, siap bergerak bersama dan loyal untuk membesarkan PKB ke depan,” ujarnya.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi strategis, yang diharapkan mampu melahirkan agen-agen perubahan PKB hingga ke tingkat desa, sekaligus memperkuat konsolidasi politik partai menjelang agenda-agenda politik ke depan.
