Bolmong, KabarBMR.news- Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Yusra Alhabsyi, menghadiri High Level Meeting (HLM) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara, Senin (23/2/2026).
Adapun pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi pengendalian inflasi serta mendorong percepatan digitalisasi ekonomi daerah.
Kegiatan tersebut menghadirkan para kepala daerah dan pemangku kepentingan se-Sulawesi Utara, serta mempertemukan lima tim koordinasi utama, yakni TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS.
Fokus pembahasan HLM kali ini diarahkan pada stabilitas harga pangan, perluasan transaksi digital pemerintah daerah, hingga pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
HLM turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Johannes Victor Mailangkay, Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto, Kepala OJK SulutGo Robert H.P. Sianipar, unsur Forkopimda, pimpinan perbankan, serta para bupati dan wali kota dari 15 kabupaten/kota.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolmong menandatangani Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
Kerja sama ini difokuskan pada kelancaran distribusi komoditas pangan strategis guna menjaga pasokan dan menekan laju inflasi di kedua daerah.
Selain itu, dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepahaman Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan 15 pemerintah kabupaten/kota bersama Bank SulutGo.
Kesepakatan ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis digital.
Bupati Yusra Alhabsyi dalam pernyataannya menegaskan bahwa sinergi antardaerah menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika harga pangan dan tantangan global.
“Kerja sama ini bukan hanya seremoni, tetapi langkah konkret untuk memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pokok tetap terjaga. Kami di Bolmong berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas daerah agar inflasi tetap terkendali dan masyarakat tidak terbebani,” ujar Yusra.
Bupati juga menambahkan bahwa digitalisasi transaksi pemerintah daerah akan berdampak langsung pada peningkatan transparansi dan optimalisasi pendapatan daerah.
“Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, pengelolaan PAD akan semakin akuntabel. Ini bagian dari upaya kami mendorong tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya, melalui dukungan BI dan sinergi bersama pemerintah provinsi serta lembaga keuangan, Bolmong optimistis dapat memperkuat fondasi ekonomi daerah menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.***
