Bolmong, KabarBMR.news- Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Yusra Alhabsyi, menghadiri langsung agenda penyampaian opini hasil Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 yang digelar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Kota Manado, Senin (2/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Utara, Melani J. Limpar, menyerahkan dokumen hasil evaluasi kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasilnya, Bolmong meraih Opini Kategori Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dengan nilai akhir 85,18.
Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil observasi periode September hingga November 2025 dan menempatkan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai daerah dengan capaian tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang dievaluasi tahun ini.
Melani menjelaskan, penilaian tahun 2025 menggunakan metode baru yang berbeda dari sistem sebelumnya. Perubahan metode tersebut berdampak pada turunnya nilai di sejumlah daerah. Namun, Bolmong justru mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanannya.
“Capaian ini patut diapresiasi karena di tengah perubahan sistem penilaian, Bolmong tetap menunjukkan konsistensi dan penguatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Keberhasilan tersebut didukung kinerja sejumlah perangkat daerah. Dinas Sosial mencatat nilai 86,83, Dinas Pendidikan 85,80, dan RSUD Datoe Binangkang 82,90. Penilaian mencakup aspek pemenuhan standar layanan, proses penyelenggaraan, pengelolaan pengaduan masyarakat, hingga tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan.
Bupati Yusra Alhabsyi menyampaikan apresiasi atas pembinaan dan pendampingan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar capaian angka, melainkan cerminan arah reformasi birokrasi yang berjalan sesuai komitmen.
“Penghargaan ini adalah bukti bahwa reformasi birokrasi di Bolmong berada di jalur yang benar. Kami berkomitmen memastikan pelayanan publik bebas dari maladministrasi,” tegasnya.
Menurut Yusra, masyarakat merupakan fokus utama pelayanan publik. Tingkat kepuasan, respons terhadap laporan dan pengaduan, serta terpenuhinya harapan masyarakat menjadi indikator penting keberhasilan pemerintah daerah, selain hasil evaluasi dari Ombudsman.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Abdullah Mokoginta yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan I Ketut Kolak, Kepala Dinas Sosial Erni Mokoginta, Direktur RSUD Yusuf Detu, serta Kepala Bagian Organisasi. Para pimpinan perangkat daerah menyatakan komitmen untuk terus memperkuat integrasi sistem pengaduan masyarakat dan meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Capaian ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow di bawah kepemimpinan Yusra Alhabsyi dan Wakil Bupati Dony Lumenta dalam memperkuat sistem pelayanan, transparansi, serta pengawasan internal guna menjaga kepercayaan publik dan memastikan pelayanan yang profesional serta bebas dari praktik maladministrasi.*
