Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta Hadiri Paripurna Penandatanganan KUA-PPAS 2027

Bolmong, KB.news- Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Yusra Alhabsyi, bersama Wakil Bupati Dony Lumenta menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolmong pada Kamis (19/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Bolmong tersebut membahas sejumlah agenda penting terkait arah kebijakan anggaran daerah dan pembentukan regulasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan.

Bacaan Lainnya

Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Bolmong Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan APBD 2027. Melalui dokumen tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD menetapkan arah kebijakan umum serta prioritas alokasi anggaran yang akan menjadi acuan dalam pembahasan tahapan berikutnya.

Selain agenda penganggaran, rapat paripurna juga mengagendakan Pembicaraan Tingkat I terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disampaikan untuk dibahas bersama DPRD.

Keempat Ranperda tersebut meliputi perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, serta Perlindungan Pekerja Migran di Daerah.

Materi regulasi tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari optimalisasi pendapatan daerah, penguatan perlindungan tenaga kerja, pengaturan tanggung jawab sosial badan usaha hingga perlindungan masyarakat Bolmong yang bekerja di luar negeri.

Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati dalam rapat tersebut menunjukkan keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pembahasan kebijakan bersama DPRD, baik dalam penentuan prioritas pembangunan maupun penyusunan regulasi daerah.

Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat memastikan kebijakan anggaran serta produk hukum yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Melalui pembahasan tersebut, Pemkab Bolmong berharap penyusunan APBD 2027 dan empat Ranperda dapat berjalan sesuai tahapan, sehingga menjadi instrumen untuk mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *