MANADO, KabarBMR.news- Aksi tawuran kampung (tarkam) dan kriminalitas yang belakangan marak di Kota Manado menjadi perhatian serius anggota legislatif, Sri Nanda Lamadau. Ia menilai fenomena tersebut sudah berada pada level “pandemi kriminalitas” yang mengancam masa depan generasi muda.
“Beberapa bulan terakhir ini, kekerasan bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain seolah pelan-pelan menjadi hal biasa di kota yang katanya destinasi pariwisata dunia ini,” tegas Nanda.
Menurutnya, masalah ini merupakan gejala dekadensi moral dengan akar persoalan yang kompleks, mulai dari kesenjangan sosial, krisis ekonomi, mudahnya akses minuman keras, hingga minimnya peran lembaga pembinaan generasi muda.
“Yang memprihatinkan, seolah masalah klasik ini dibiarkan. Padahal ini menyangkut wajah daerah kita dan bisa menurunkan minat investasi karena faktor kerawanan sosial,” ujarnya.
Legislator muda Partai Nasdem ini mendesak Pemerintah Kota Manado untuk berani mengalokasikan anggaran bagi program pemberdayaan pemuda yang berbasis kegiatan positif, bukan sekadar acara hiburan. Ia menegaskan perlunya menggerakkan kembali peran karang taruna, Satpol PP, hingga organisasi kepemudaan seperti KNPI.
“Kita punya perangkat sampai di lorong-lorong. Maksimalkan semua yang ada. Jangan biarkan polisi dan tentara bekerja sendirian,” pintanya.
Lebih lanjut, Politisi muda yang juga memimpin sebuah yayasan sosial ini mengungkap fakta mengkhawatirkan. Ia pernah menjumpai seorang pemuda yang melakukan penganiayaan hanya demi “mencari nama”.
“Dia menjawab dengan sombong, ‘Mo suka cari nama.’ Ini kan gila? Seolah melukai orang jadi kebanggaan. Ini tanda kemunduran moral di tengah dunia yang bergerak maju,” kata Nanda.
Dan untuk aksi nyatanya, Sri Nanda Lamadau menyatakan kesiapannya bersama yayasan yang ia pimpin untuk terjun langsung mengedukasi generasi muda Manado. Ia yakin para pelaku tawuran dan kekerasan hanyalah kelompok yang membutuhkan perhatian, penghargaan, dan pembinaan.
“Anak-anak muda ini sedang berada di persimpangan jalan. Kalau kita biarkan, bonus demografi yang kita harapkan bisa berubah jadi bencana sosial,” tutupnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Polrestabes Manado atas kerja keras yang telah dilakukan, sembari berharap penanganan masalah sosial di ibu kota Sulawesi Utara ini dapat lebih dimaksimalkan.*
