Kotamobagu, KB.news- Wakil Wali (Wawali) Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat menghadiri High Level Meeting (HLM) yang melibatkan sejumlah tim strategis daerah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Senin (23/2/2026).
Pertemuan tersebut mempertemukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Daerah (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, para bupati dan wali kota se-Sulut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara–Gorontalo, serta jajaran KDEKS Sulut.
Forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga, mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, serta mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.
Dalam kesempatan itu, Rendy Mangkat menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu untuk terus mendukung kebijakan strategis yang berorientasi pada pengendalian inflasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, kolaborasi antarlembaga menjadi kunci menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang. Pemerintah daerah, kata dia, harus adaptif dan inovatif agar mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada publik.
Pada rangkaian HLM tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kesepakatan ini diharapkan memperkuat koordinasi fiskal, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, serta mengoptimalkan potensi pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel.
Rendy menambahkan, melalui kerja sama yang lebih solid antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, kapasitas fiskal daerah dapat ditingkatkan guna mendukung percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan,” ujarnya.*
