Bolmong, KB.news- Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Yusra Alhabsyi, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Komunikasi Eksekutif Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pemerintah daerah se-Sulawesi Utara tahun 2026 yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Kota Manado pada Selasa (21/4/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi pengawasan serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah.
Dalam rakor tersebut, BPKP turut menyerahkan Laporan Eksekutif Daerah (LED) kepada Gubernur dan para kepala daerah. Dokumen ini merupakan laporan strategis semesteran yang memuat hasil pengawasan komprehensif, evaluasi program prioritas, serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah.
Adapun fokus utama dalam laporan tersebut mencakup penanggulangan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan, hingga perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Bupati Yusra Alhabsyi menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPKP.
“Rakor ini menjadi pengingat penting bagi kami di daerah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Rekomendasi dari BPKP akan kami tindak lanjuti secara serius agar pelaksanaan program pembangunan lebih tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Yusra.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan berjalan efektif.
“Kami berkomitmen meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan, khususnya dalam program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pelayanan kesehatan,” tambahnya.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Viktor Mailangkay, serta Kepala BPKP Sulawesi Utara Heru Setiawan. Selain itu, hadir pula jajaran pejabat pemerintah provinsi, para kepala daerah kabupaten/kota, serta inspektur daerah se-Sulawesi Utara.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan BPKP dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.*
