Pemkot Kotamobagu Matangkan Program Penanggulangan Kemiskinan 2027

Kotamobagu, KB.news- Pemerintah Kota Kotamobagu mulai mematangkan langkah strategis penanggulangan kemiskinan untuk tahun 2027.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyatukan perencanaan dan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah agar program yang dijalankan lebih efektif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Bacaan Lainnya

Pembahasan tersebut berlangsung dalam Focus Group Discussion (FGD) Tahap III penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kota Kotamobagu Tahun 2027, Rabu (11/11/2026), di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Kotamobagu.

Kegiatan ini diikuti pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, sangadi, lurah, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Kotamobagu.

Dalam sambutan Sekretaris Daerah (Sekda) yang dibacakan Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Yusrin Mantali, ditegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan membutuhkan keterlibatan seluruh sektor, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi pemerintah.

Menurutnya, kolaborasi antarlembaga menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan dan program yang dirancang dapat berjalan selaras serta memberikan hasil yang terukur.

“Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui perencanaan yang terarah, terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” kata Yusrin.

Ia menjelaskan, RAT 2027 harus mampu menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama warga miskin dan kelompok rentan.

FGD tahap ketiga ini sekaligus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan rancangan dokumen perencanaan. Berbagai usulan dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan dibahas untuk memastikan program yang disusun tidak berjalan sendiri-sendiri.

Beberapa hal yang menjadi perhatian meliputi kesesuaian program dengan tugas masing-masing OPD, pemanfaatan data kemiskinan yang akurat dan terbaru, serta sinkronisasi kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan maupun pemborosan anggaran.

Selain itu, setiap program diharapkan memiliki indikator keberhasilan dan target yang terukur. Dengan begitu, pelaksanaan kegiatan nantinya dapat dipantau dan dievaluasi secara jelas.

Pemkot Kotamobagu berharap penyusunan RAT Penanggulangan Kemiskinan 2027 dapat menghasilkan perencanaan yang realistis dan dapat dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait.

Melalui penguatan koordinasi tersebut, pemerintah daerah menargetkan upaya pengurangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Dokumen RAT yang dihasilkan nantinya diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan program lintas sektor, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.*

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *