Bolmong, KB.news- Wakil Bupati (Wabup) Bolaang Mongondow (Bolmong), Dony Lumenta, S.Tr.T., memberikan pembekalan kepada peserta Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2026.
Pembekalan tersebut berlangsung saat Dony melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Utara, pada Kamis (20/8/2026).
Di hadapan para peserta Latsar, Wabup mengingatkan bahwa menjadi aparatur pemerintah bukan sekadar menjalankan tugas administratif. Seorang ASN harus memiliki karakter, disiplin, integritas, serta komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurutnya, tantangan birokrasi ke depan membutuhkan aparatur yang mampu bekerja secara cepat dan adaptif. Karena itu, peserta Latsar didorong untuk terus meningkatkan kemampuan, mengikuti perkembangan teknologi, dan mencari cara kerja yang lebih efektif serta mudah diakses masyarakat.
Wabup juga menyoroti pentingnya membangun lingkungan kerja yang terbuka dan kolaboratif. Ia meminta para CPNS tidak terjebak dalam pola kerja yang terlalu kaku berdasarkan jenjang jabatan.
“Budaya kerja harus dibangun secara kolaboratif, tanpa sekat yang menghambat komunikasi dan penyelesaian pekerjaan,” menjadi penekanan dalam arahannya.
Ia berharap berbagai pengetahuan yang diperoleh selama Latsar tidak berhenti sebagai materi pembelajaran. Para CPNS diminta mampu menerapkannya secara konkret ketika kembali menjalankan tugas di perangkat daerah masing-masing.
Wabup menilai generasi CPNS saat ini memiliki posisi penting dalam menentukan kualitas birokrasi Bolmong di masa mendatang. Mereka diharapkan menjadi bagian dari penggerak pembangunan daerah sekaligus memberikan pelayanan yang cepat, responsif, berintegritas, dan adil kepada seluruh masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Wabup didampingi Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Franky Alexander Tintingon, S.STP., M.Si., bersama jajaran panitia penyelenggara Latsar.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan calon aparatur agar tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mampu membangun budaya kerja pemerintahan yang lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.*
