BOLMONG, KabarBMR.news- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Sosial pada Selasa, 15 juli 2025.
Adapun RDP yang berlangsung diruang Bogani DPRD Bolmong ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Komisi III Masri Daeng Masenge dan dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bolmong Febrianto Tangahu serta ketua dan anggota Komisi III lainnya.
Menurut Masri, RDP kali ini digelar dalam rangka menjawab keluhan masyarakat terkait penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong pada Senin, 14 Juli 2025 kemarin.
Disisi lain, Wakil Ketua DPRD Bolmong Febrianto Tangahu juga menyoroti soal indikasi yang membuat Dinas Ketahan Pangan menjadi 6 desa yang disalurkan CPPD sebagai desa rawan pangan.
“Saya meminta kepada Dinas Ketahanan Pangan apa indikasi yang membuat 6 desa yang disalurkan CPPD dikategori sebagai desa rawan pangan,” ujarnya.
Senanda dengan Wakil Ketua DPRD Bolmong, anggota Komisi III Arman Mamonto juga menyoroti tentang data dan indikasi dari 6 desa yang menjadi titik penyaluran CPPD.
Menurutnya, dari 6 desa tersebut hanya 2 desa yang masuk kategori yang sebut Dinas Ketahanan Pangan, sisa masih menjadi tanda tanya.
“Menurut saya 6 desa yang dikategorikan desa rawan pangan masih perlu kajian lagi, sebab hanya 2 yang masuk kategori. Lalu soal data saya kira Dinas Ketahanan Pangan agar berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait data penerima bantuan agar tepat sasaran,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan I Wayan Mudiyasa akan melakukan evaluasi dan akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait data penerima bantuan serta akan melakukan kordinasi dengan Komisi III selaku mitra kerja.
“Kami akan lakukan evaluasi terkait masukan dan saran yang diberikan oleh bapak/ibu Komisi III terkait penyaluran CPPD, kedepan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Komisi III,” pungkasnya.*
