Bolmong, KB.news- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) terus memperkuat tata kelola pembangunan melalui peningkatan pemahaman terhadap regulasi perizinan bangunan.
Upaya tersebut diwujudkan dengan menggelar Seminar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Abdullah Mokoginta, SH, M.Si.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Bolmong, pada Rabu (15/7/2026), menjadi wadah sosialisasi bagi pelaku usaha, konsultan, hingga perangkat daerah mengenai aturan terbaru dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Abdullah Mokoginta menegaskan pentingnya pemahaman terhadap mekanisme PBG dan SLF sebagai bagian dari upaya menciptakan pembangunan yang tertib, aman, dan sesuai ketentuan hukum.
“Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai proses perizinan bangunan sehingga pembangunan di Bolmong berjalan sesuai regulasi serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha,” ujarnya.
Seminar membahas sejumlah materi penting, mulai dari sistem perizinan usaha berbasis risiko, penerapan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), hingga tata cara pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Pemerintah daerah menilai penerapan sistem tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Bolaang Mongondow.
Selain penyampaian materi, kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan plakat penghargaan kepada sejumlah pelaku usaha yang dinilai taat terhadap ketentuan perizinan dan regulasi yang berlaku.
Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen mereka dalam mendukung tertib administrasi dan kepatuhan hukum.
Seminar turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bolmong, Asisten Administrasi Umum Setda Bolmong, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Kepala Cabang PT Legal Konsultan Indonesia Wilayah Sulawesi Joko Santoso, ST, serta para pelaku usaha, konsultan perencana, dan pengawas bangunan.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Bolmong berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan tenaga profesional di bidang konstruksi semakin kuat sehingga pembangunan infrastruktur di daerah dapat berlangsung aman, berkualitas, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.*
